Indonesia memasuki 2026 dengan satu paradoks besar: negeri ini tampak sibuk, penuh agenda, ramai pernyataan, dan hiruk-pikuk politik—namun arah kebangsaannya terasa kabur. Kita menyebut diri sebagai negara besar, tetapi sering kali hanya besar dalam angka, bukan dalam kualitas.
Penduduk kita ratusan juta, ekonomi diklaim tumbuh stabil, proyek pembangunan berdiri di banyak tempat. Namun pertanyaannya sederhana dan jujur: apakah semua keramaian ini benar-benar menandakan kemajuan, atau hanya kebisingan yang menutupi persoalan mendasar?
Negara besar seharusnya memiliki arah yang jelas. Ia tahu ke mana pembangunan berjalan, siapa yang dilindungi, dan nilai apa yang dijaga. Indonesia justru kerap terjebak pada pembangunan yang reaktif—berpacu mengejar tren global, tetapi gagap merawat fondasi domestik. Infrastruktur tumbuh, tetapi ketimpangan tetap menganga. Anggaran membesar, namun kualitas layanan publik masih jauh dari memuaskan.
Keramaian juga tampak dalam politik. Demokrasi kita hidup secara prosedural, tetapi lemah secara substansial. Pemilu berjalan, partai ramai berkampanye, pejabat aktif berpidato—namun diskusi tentang arah kebijakan jangka panjang nyaris absen. Politik lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang memecahkan masalah. Negara menjadi panggung, bukan ruang pengabdian.
Di sektor ekonomi, kita merayakan angka pertumbuhan, tetapi mengabaikan struktur. Buruh dituntut bersabar, investor dimanjakan, sementara produktivitas dan kualitas sumber daya manusia tertinggal. Ekonomi yang sehat bukan sekadar ramai transaksi, melainkan adil dalam distribusi dan berkelanjutan dalam perencanaan.
Pendidikan pun mengalami hal serupa. Sekolah penuh, kurikulum berganti, seminar digelar, namun keberanian berpikir kritis justru makin langka. Kita menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi belum tentu warga negara yang merdeka secara intelektual. Negara besar tidak takut pada warganya yang kritis; justru hidup dari sana.
Lingkungan adalah korban paling nyata dari keramaian tanpa arah. Atas nama pembangunan, hutan dibuka, pesisir dikorbankan, dan ruang hidup rakyat dipersempit. Negara besar seharusnya mampu berkata “cukup” ketika pertumbuhan mulai merusak masa depan. Keramaian sering kali membuat kita lupa bahwa alam tidak bisa diajak kompromi.
Indonesia 2026 membutuhkan lebih dari sekadar aktivitas. Ia membutuhkan kejelasan arah, keberanian mengambil keputusan tidak populer, dan kesediaan mendengar suara yang berbeda. Negara besar bukan yang paling ribut, melainkan yang paling dewasa dalam mengelola kekuasaan dan tanggung jawab.
Pertanyaannya kembali pada kita semua: apakah kita ingin terus menjadi bangsa yang ramai tetapi rapuh, atau beranjak menjadi negara besar yang tenang, adil, dan berdaulat dalam pikiran serta kebijakannya?
Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memilih—bukan sekadar melanjutkan kebiasaan lama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar