Demokrasi Kita Baik-Baik Saja, Tapi Rakyatnya Lelah

 Di atas kertas, demokrasi kita tampak sehat. Pemilu berjalan rutin, partai politik berjejer rapi, parlemen bersidang, dan kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Indeks demokrasi dipresentasikan dalam grafik yang naik-turun tapi tak pernah benar-benar jatuh. Dari sudut pandang elite, semuanya tampak terkendali. Demokrasi kita, kata mereka, baik-baik saja.

Namun, jika demokrasi diukur dari denyut kehidupan rakyatnya, ceritanya berbeda. Di luar gedung-gedung megah kekuasaan, rakyat justru kelelahan—bukan karena kurang bersuara, tetapi karena terlalu sering bersuara tanpa pernah benar-benar didengar.

Rakyat lelah mengikuti pemilu demi pemilu yang menjanjikan perubahan, tetapi menghadirkan wajah-wajah lama dengan kebijakan serupa. Lelah mendengar janji kesejahteraan yang selalu datang lima tahunan, lalu menguap begitu suara dihitung. Lelah melihat demokrasi diperingati sebagai prosedur, bukan dirasakan sebagai keadilan.

Kelelahan ini bukan apatisme murni. Ia lahir dari pengalaman berulang: aspirasi diserap dalam jargon, kritik dibalas dengan pencitraan, dan penderitaan diringkas menjadi statistik. Ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika lapangan kerja menyempit, ketika layanan publik terasa dingin dan lamban, rakyat bertanya: di mana demokrasi itu bekerja untuk kami?

Demokrasi prosedural mungkin berjalan lancar, tetapi demokrasi substansial tertatih. Hak memilih dihormati, tetapi hak hidup layak sering terabaikan. Kebebasan berpendapat ada, tetapi konsekuensinya kerap ditanggung sendirian oleh warga. Ruang partisipasi dibuka, namun keputusan kerap sudah diambil jauh sebelum forum dimulai.

Ironisnya, kelelahan rakyat sering disalahartikan sebagai ketidakdewasaan berdemokrasi. Ketika partisipasi menurun, rakyat dituding malas. Ketika marah, mereka dicap tidak rasional. Padahal yang terjadi adalah kelelahan struktural: rasa lelah akibat ketimpangan yang terus diproduksi oleh sistem yang mengaku demokratis.

Demokrasi hari ini terlalu sering menjadi panggung elite. Debat kebijakan kalah oleh debat citra. Kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan elektoral. Rakyat hadir sebagai angka—suara, persentase, basis massa—bukan sebagai manusia dengan kebutuhan konkret dan masalah nyata.

Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi memang akan tetap “baik-baik saja” secara administratif, tetapi perlahan kehilangan maknanya. Demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan sinisme. Demokrasi tanpa keberpihakan akan menjelma rutinitas kosong. Dan demokrasi yang membuat rakyat lelah adalah demokrasi yang sedang kehilangan rohnya.

Mungkin yang perlu dipertanyakan bukan apakah demokrasi kita berjalan, tetapi untuk siapa ia berjalan. Bukan seberapa sering pemilu digelar, tetapi seberapa jauh kehidupan rakyat berubah. Demokrasi seharusnya bukan sekadar hak memilih penguasa, melainkan jaminan bahwa kekuasaan bekerja untuk yang dipilih.

Rakyat tidak menuntut demokrasi yang sempurna. Mereka hanya ingin demokrasi yang mau mendengar, berani mengoreksi diri, dan sungguh-sungguh berpihak. Sampai itu terwujud, demokrasi kita mungkin tetap berdiri tegak—namun di bawahnya, rakyat terus berjalan tertatih, menahan lelah yang tak pernah masuk laporan resmi.